09:16 WIB
Sabtu, 20 Desember 2014
Rabu, 6 November 2013 12:03 WIB

Penyadapan Oleh AS dan Australia, Komisi I DPR: pemerintah Harus Bertindak Tegas

Suci Astuti
Anggota Komisi I DPR (Foto: DPR)
Anggota Komisi I DPR (Foto: DPR)

Ini menyangkut marwah bangsa

JAKARTA, Jaringnews.com - Pemerintah dinilai harus mengambil langkah tegas terhadap tindakan penyadapan bila memiliki bukti kuat terjadi pelanggaran internasional. Hal ini berkaitan dengan terkuaknya penyadapan yang dilakukan oleh AS dan Australia.

Wakil ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin mengatakan tindakan penyadapan negara asing berkaitan dnegan marwah bangsa yang disadap. Terlebih dinilai melanggar konvensi internasional yang melarang memata-matai negara lain.

"Kalau pemerintah punya bukti yang kuat bahwa telah terjadi pelanggaran, ya ambil tindakan yang keras," kata TB Hasanudin di gedung DPR, Rabu (6/11/2013).

"Ini marwah bangsa. Jangan ketika urusan pribadi kita marah, tapi ketika urusan bangsa kita ga marah. Jangan begitu. Di konvensi internasional sudah ada, pelarangan untuk memata-matai" jelas dia.

TB Hasanudin menambahkan Lemsaneg seharusnya fokus menyelesaikan persoalan terungkapnya kegiatan penyadapan yang dilakukan AS dan Australia terhadap Indonesia, bukan untuk persoalan pemilu.

"Lemsaneg harus fokus di masalah-masalah seperti ini, bukan malah ngurusi KPU," katanya.

Dimana kasus ini dinilai serius dan dapat dibawa ke Mahkamah Internasional. Namun menurutnya terhadap kasus ini, pemerintah dapat melakukan langkah diplomatik, bila memiliki cukup bukti. Sedangkan bukti-bukti tersebut menurutnya dapat diperoleh dari Snowden.

(Sat / Mys)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini