19:20 WIB
Senin, 28 Juli 2014
Kamis, 7 Maret 2013 20:29 WIB

Ribka Tjiptaning Cibir Menkes soal Tingginya Kematian Ibu dan Anak

Suci Astuti
Ilustrasi
Ilustrasi

"Saya bilang Menkes itu sangat textbook kalau berbicara, dia bukan orang lapangan."

JAKARTA, Jaringnews.com - Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mengaku tak sepakat dengan pernyataan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi. Nafsiah mengatakan bahwa tingginya angka kematian ibu dan anak disebabkan maraknya pernikahan dini. Bagi Ribka, peran pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit (RS) lah menjadi penyebab utama tingginya kematian ibu dan anak.

"Saya bilang Menkes itu sangat textbook kalau berbicara, dia bukan orang lapangan. Enggak ada kaitan kematian ibu dan anak dengan perkawinan dini. Perkawinan dini (juga) kan karena faktor kemiskinan," kata Ribka dalam diskusi bertajuk 'Rakyat Miskin Sakit, Siapa Bertanggung Jawab?' di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/3).

Menurut Ribka, belakangan ini mayoritas RS di seluruh Indonesia tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah terbentuk. Terlebih dengan banyaknya kasus seperti penolakan terhadap pasien, permintaan uang muka, fasilitas yang kurang, lokasi RS yang jauh, sampai pada pengkotak-kotakan pasien miskin dan kaya.

Ribka mengatakan, seharusnya yang bertanggung jawab terhadap kesehatan rakyat adalah negara atau pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Hal ini sesuai ketentuan UUD 1945 sampai pada UU turunan di bawahnya. Dimana negara atau pemerintah, baik di pusat maupun daerah, berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat.

"Mengacu dari mulai paling atas, UUD 45 pasal 28 kalau enggak salah, itu sudah jelas, setiap warga negara berhak mendapat pelayanan hidup sehat yang sama. Titik. Enggak ada koma nih, kita kadang bikin koma sendiri, seperti koma yang PNS saja, yang kaya saja," katanya.

"UU Kesehatan di sana jelas dipaparkan, progresif revolusioner, RS tidak boleh menolak pasien, tidak boleh meminta uang di depan, tidak boleh memperjual-belikan darah dengan dalil apapun. Ada sanksi pidana-nya juga. Tapi ini enggak tersosialisasi dan terpublikasi, jadi rakyat enggak tahu," kata Ribka.

Ribka menegaskan ketentuan UU Kesehatan bahkan mengatur tentang penolakan pasien yang dilakukan oleh Rumah Sakit. Dimana RS yang melakukan penolakan terhadap pasien bisa dikenakan sanksi Rp 200 juta dan dua tahun pidana penjara. Terlebih bila penolakan tersebut menimbulkan kematian atau cacat permanen, maka sanksinya bahkan denda satu miliar rupiah dan sepuluh tahun pidana penjara.

"Tapi rakyat enggak tahu, karena itu enggak pernah disosialisasikan, aturan di UU Kesehatan yang seperti itu. Habis dulu UU Kesehatan yang disosialisasikan selalu ayat tembakau yang hilang. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini, bisa tersosialisasi dengan pemberitaan teman-teman wartawan," pungkas dia.

(Sat / Nky)
Diurutkan berdasarkan:
Jumat, 22 Maret 2013 21:26 WIB
deasy_lolita

oic ribka, mending coba buka RS sendiri biar gak cuman ngomong kayak gak punya otak

Jumat, 22 Maret 2013 22:20 WIB
jeg

Ribka, banyak cakap kau. Muke lu kayak kelelawar penghisap darah. Dokter jahanam kowe

Sabtu, 23 Maret 2013 14:00 WIB
mike

Pernyataan Dr.Ribka yang menyatakan Menkes itu kalau bicara text book, bukan orang lapangan. Apakah betul demikian ? Faktanya ibu Menkes itu sudah bertugas bersama suaminya di NTT ketika suaminya menjadi gubernur th 1978-1988 ketika Dr.R belum lulus menjadi dokter.. Di NTT , bekerja keras menurunkan angka kematian ibu dan anak , meningkatkan akses thd pelayanan kesehatan. 1986 ibu Menkes mendapatkan penghargaan Magsaysay Award. dan sejumlah penghargaan nasional. Pengalaman kerja yg lain Sekretaris Eksekutif Komisi Penanggulangan AIDS Nasional th 2006, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ketua Komite Hak-Hak Anak Untuk PBB, Direktur Departemen Kesehatan Perempuan dan Gender WH0, anggota MPR 1982-1987. Ibu Menkes juga mempelopori Komitmen Sentani utk mengobati ribuan pasien HIV/­AIDS. Pengalaman kerja sdh nyata di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Jumat, 5 April 2013 08:08 WIB
yuli

dr ribka dokter anak PKI pemikirannya cocok di negara komunis, pikir dulu 700x, kayak kau di dpr ga pernah korup aja kau...

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini
  
  • Terpopuler
  • Terkomentari