03:14:22 WIB
Sabtu, 01 Oktober 2016
Kamis, 07 Maret 2013 , 20:29 WIB

Ribka Tjiptaning Cibir Menkes soal Tingginya Kematian Ibu dan Anak

Suci Astuti
Ilustrasi
Ilustrasi

"Saya bilang Menkes itu sangat textbook kalau berbicara, dia bukan orang lapangan."

JAKARTA, Jaringnews.com - Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mengaku tak sepakat dengan pernyataan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi. Nafsiah mengatakan bahwa tingginya angka kematian ibu dan anak disebabkan maraknya pernikahan dini. Bagi Ribka, peran pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit (RS) lah menjadi penyebab utama tingginya kematian ibu dan anak.

"Saya bilang Menkes itu sangat textbook kalau berbicara, dia bukan orang lapangan. Enggak ada kaitan kematian ibu dan anak dengan perkawinan dini. Perkawinan dini (juga) kan karena faktor kemiskinan," kata Ribka dalam diskusi bertajuk 'Rakyat Miskin Sakit, Siapa Bertanggung Jawab?' di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/3).

Menurut Ribka, belakangan ini mayoritas RS di seluruh Indonesia tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah terbentuk. Terlebih dengan banyaknya kasus seperti penolakan terhadap pasien, permintaan uang muka, fasilitas yang kurang, lokasi RS yang jauh, sampai pada pengkotak-kotakan pasien miskin dan kaya.

Ribka mengatakan, seharusnya yang bertanggung jawab terhadap kesehatan rakyat adalah negara atau pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Hal ini sesuai ketentuan UUD 1945 sampai pada UU turunan di bawahnya. Dimana negara atau pemerintah, baik di pusat maupun daerah, berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat.

"Mengacu dari mulai paling atas, UUD 45 pasal 28 kalau enggak salah, itu sudah jelas, setiap warga negara berhak mendapat pelayanan hidup sehat yang sama. Titik. Enggak ada koma nih, kita kadang bikin koma sendiri, seperti koma yang PNS saja, yang kaya saja," katanya.

"UU Kesehatan di sana jelas dipaparkan, progresif revolusioner, RS tidak boleh menolak pasien, tidak boleh meminta uang di depan, tidak boleh memperjual-belikan darah dengan dalil apapun. Ada sanksi pidana-nya juga. Tapi ini enggak tersosialisasi dan terpublikasi, jadi rakyat enggak tahu," kata Ribka.

Ribka menegaskan ketentuan UU Kesehatan bahkan mengatur tentang penolakan pasien yang dilakukan oleh Rumah Sakit. Dimana RS yang melakukan penolakan terhadap pasien bisa dikenakan sanksi Rp 200 juta dan dua tahun pidana penjara. Terlebih bila penolakan tersebut menimbulkan kematian atau cacat permanen, maka sanksinya bahkan denda satu miliar rupiah dan sepuluh tahun pidana penjara.

"Tapi rakyat enggak tahu, karena itu enggak pernah disosialisasikan, aturan di UU Kesehatan yang seperti itu. Habis dulu UU Kesehatan yang disosialisasikan selalu ayat tembakau yang hilang. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini, bisa tersosialisasi dengan pemberitaan teman-teman wartawan," pungkas dia.

( Sat / Nky )

Berita Terkait

Komentar