09:21 WIB
Kamis, 2 Oktober 2014
Selasa, 12 Februari 2013 17:42 WIB

Kejaksaan Desak DPR Revisi UU tentang Advokat

Nugraha Sihombing
Gedung DPR (Jaringnews/Dwi Sulistyo)
Gedung DPR (Jaringnews/Dwi Sulistyo)

Dalam RUU Advokat tersebut belum dapat mengakomodasi bila terjadi 'conflict of interest' dalam melaksanakan profesi advokat.

JAKARTA, Jaringnews.com - Dalam rangka merampungkan RUU Advokat, Badan Legislasi (Baleg) DPR memanggil Kejaksaan Agung untuk meminta masukan maupun pendapat dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Burhanuddin mengatakan, Advokat berkewajiban mewakili kliennya untuk memastikan tegaknya hukum acara. oleh karenanya, Burhanudin mengharapkan agar kedudukan Advokat diberikan pengaturan maupun perlindungan terhadap profesi Advokat.

Burhanudin juga meenjelaskan bahwa UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang selama ini ada, sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti.

"Salah satu permasalahan yang ada pada UU ini yaitu wadah tunggal profesi Advokat yang diatur pada Pasal 28 ayat (1) UU No 18 tahun 2003. Ini tidak sesuai kenyataannya, dimana ada lebih dari satu wadah organisasi profesi Advokat," kata Burhanuddin di ruang rapat Baleg gedung DPR, Senayan, Jakarta (12/02).

Burhanudin menambahkan bahwa adanya silang sengketa tersebut berimbas pada penerapan Pasal 4 ayat (1) UU No 18 tahun 2003 yang mengatur mengenai pengambilan sumpah Advokat oleh pengadilan tinggi setempat.

"Mengingat Pasal 1 angka 13 RUU Advokat dan Pasal 7 ayat (1) huruf c, dimana Advokat memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu, sehingga klien tidak mampu juga dalam batas tertentu harus diperlakukan sama dengan klien yang mampu," terangnya.

Burhanudin menegaskan bahwa dalam RUU Advokat tersebut belum dapat mengakomodasi bila terjadi 'conflict of interest' dalam melaksanakan profesi advokat, misalnya, istri atau suami, anak, saudara sedarah atau semenda menjadi hakim, jaksa atau polisi yang menangani perkara yang dibelanya.

"Itu tidak diatur apakah Advokat tersebut masih boleh menangani perkara tersebut atau harus menyerahkan kliennya kepada Advokat lain. Ya itu untuk menghindari 'conflict of interest' atau bahkan penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Seharusnya hal ini perlu diakomodasi disertai dengan sanksi administratif dari organisasi Advokat, atau bahkan bila perlu disertai dengan sanksi pidana, demi menjaga harkat dan martabat Advokat yang mulia dan menginat krusialnya masalah ini bila dilanggar," tutupnya.

(Nug / Nky)
Diurutkan berdasarkan:
Sabtu, 27 April 2013 19:30 WIB
mohd.mm.herman sitompul,sh,mh

Menurut hemat saya : akomodasi mengenai klien yg berhubungan dg suami,istri,adik,anak,semendaan keatas,tidak perlu diatur dalam uu advokat,tetapi lebih tepatnya diatur dalam kode etik advokat

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini