16:42 WIB
Rabu, 23 Juli 2014
Rabu, 11 April 2012 21:32 WIB

DPR Sahkan RUU PKS Menjadi UU

Ralian Jawalsen Manurung
Rapat paripurna DPR RI
Rapat paripurna DPR RI

Sebelumnya, anggota DPR Fraksi PDIP TB Hasanudin menolak RUU PKS tersebut.

JAKARTA, Jaringnews.com - Setelah melakukan forum lobi, Rancangan Undang-undang (RUU) Penanganan Konflik Sosial (PKS) disahkan dan disepakati menjadi Undang-undang baru oleh DPR RI.

"Melalui lobi tadi, maka sudah disepakati, bahwa Pasal 16, 18, 23 ayat 2, 24 ayat 2, dan pasal 33 ayat 1 dan 2 diperbaiki anak kalimat (ayat) dan ada yang dihapus," kata pimpinan rapat paripurna, Priyo Budi Santoso di Ruang Rapat Paripurna, gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/4).

Priyo pun meminta persetujuan kepada anggota parlemen untuk terakhir kalinya. "Setuju?" tanya Priyo. Para anggotawa dewan menjawab setuju. "Alhamdulilah," ujar Priyo sambil mengetuk palu.

Selanjutnya, pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Amir Syamsuddin mengucapkan terima kasih kepada para anggota DPR yang telah menyetujui RUU PKS tersebut.  

Sebelumnya, anggota DPR Fraksi PDIP TB Hasanudin menolak RUU PKS tersebut karena menurutnya, mindset berpikirnya UU tersebut tak ubahnya dengan zaman Orde Baru. Bagi dia, pelibatan penanganan konflik dengan menggunakan unsur TNI sangat bertentangan dengan Undang-Undang TNI itu sendiri. "Pasal 26 ayat 2, Menkopolhukam bukan menteri operasional, jadi tidak tepat menjadi penanggung jawab konflik," protes Hasanudin.

(Ral / Nky)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini
  
  • Terpopuler
  • Terkomentari