20:21 WIB
Sabtu, 23 Agustus 2014
Sabtu, 14 Januari 2012 12:23 WIB

Khawatirkan RUU Kamnas, DPR Tak Ingin Bahas Buru-buru

Ralian Jawalsen Manurung
Ilustrasi
Ilustrasi

RUU Kamnas tidak memenuhi situasi gawat dan jangka panjang, dan dibuat karena desakan.

JAKARTA, Jaringnews.com - Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) dinilai sangat mengkhawatirkan dan tidak sesuai dengan semangat reformasi yang terbangun selama ini. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI, masih mempertimbangkan membahas RUU ini di DPR.

Hal itu dikemukakan oleh anggota Komisi I DPR RI Paskalis Kossay dalam diskusi bertajuk 'RUU Kamnas dan Kemanan Kontemporer' di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta, Sabtu (14/1).

Dalam diskusi tersebut, juga hadir Pakar Keamanan Mayjen TNI (Purn) Dadi Susanto, Ikatan Sarjana dan Profesi Kepolisian Indonesia Irjen Pol (Purn) Sisno Adi Winoto, dan Pakar Kepolisian dan Militer Hermawan Sulistyo.

Paskalis mengemukakan, RUU Kamnas baru diterima Komisi I dari Piimpinan DPR pada 30 Maret 2011 silam.

“RUU ini banyak hal-hal yang sangat mengkhawatirkan dengan reformasi yang kita bangun. Kemungkinan RUU tidak dibahas terburu-buru, tapi minta pendapat dari berbagai pihak," ujar anggota Fraksi Partai Golkar ini.

Menurutnya, hingga kini Komisi I DPR belum menyentuh RUU Kamnas, dengan alasan banyak hal dalam RUU tersebut yang perlu dibenahi, dan juga adanya keterlibatan inteljen dan TNI berperan aktif di RUU Kamnas tersebut.

Sementara itu, Sisno mengatakan, untuk menyoroti RUU Kamnas harus melihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sisno mengutarakan, RUU Kamnas lebih mempertimbangkan masalah keamanan, padahal masalah keamanan adalah masalah politik.

“Kalau dibahas duluan masalah politik, seolah-olah kalau ada masalah keamanan maka polisi datang. Dan juga, dilihat dari segi geografi, Indonesia 70 persen laut, seharusnya lebih menfokuskan masalah keamanan lebih menekankan masalah laut, ketimbang darat yang hanya 30 persen," tukas Sisno.

Sementara itu, Dadi Sutanto mengatakan, masalah RUU Kamnas sudah dibicarakan pada 2005, dengan mengacu pada UUD 1945 alinea ke empat, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

“Sekarang ini kita tidak punya formula keamanan nasional, karena UU Kamnas sudah didahului oleh UU Kepolisian, TNI, dan lain-lain. Seolah-olah tumpang tindih," terang Dadi.  

Hermawan Sulistyo mengatakan, RUU Kamnas tidak memenuhi situasi gawat dan jangka panjang, dan dibuat karena desakan. Lebih lanjut, Kiki--nama pendek Hermawan--mengutarakan, RUU Kamnas harus utuh dan fokus.

Namun, Kiki mengemukakan RUU Kamnas tersebut tidak fokus dalam nomenklatur, dan banyaknya pasal karet di dalamnya.

(Ral / Nky)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini