03:10 WIB
Senin, 22 September 2014
Senin, 9 Desember 2013 11:12 WIB

Buruh Outsourcing BUMN Berdemo Marathon Sampai Akhir Bulan

Chandra Harimurti
Ilustrasi (Foto: Jaringnews/ Dwi Sulistyo)
Ilustrasi (Foto: Jaringnews/ Dwi Sulistyo)

Kloter pertama yang akan demo dari buruh PLN yang akan digelar 9-12 Desember di Kantor PLN Pusat.

JAKARTA, Jaringnews.com - Perkumpulan buruh alih daya outsourcing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak hari ini, Senin (9/12) akan memulai menggelar aksi demontrasi marathon di Jakarta selama satu bulan berturut-turut. Dalam demonstrasi itu, mereka menuntut kejelasan pengangkatan menjadi pegawai tetap.

Anggota Geber BUMN dan sekaligus perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Yudi Winarno mencatat ada 10 buruh perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal ikut ambil bagian dari aksi besar tersebut. Di antaranya PT PLN, PT Pertamina, PT ASPD, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Indofarma Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Askes, PT Jamsostek, PT Dirgantara Indonesia, PT Garuda Indonesia Tbk.

"Di Bekasi ini ada sekitar 700 orang pegawai outsourcing PLN yang di-PHK, juga ada sekitar 150 orang pegawai outsourcing yang di-PHK di PT Indofarma menyusul surat edaran yang dikirimkan Menteri BUMN kepada jajaran direksi BUMN soal penghapusan outsoucing," kata Yudi Winarno di LBH Jakarta, Minggu kemarin (8/12).

Kloter pertama yang akan demo dari buruh PLN yang akan digelar 9-12 Desember di Kantor PLN Pusat. Di sana akan ada sekitar 5 ribu pekerja outsourcing yang akan melakukan aksi unjuk rasa untuk melakukan untutan yang sama. Pada 12-24 Desember, pekerja outsourcing PT Jamsostek juga rencananya akan menginap di kantor pusat dengan tuntutan yang sama.

"Aksi kita akan terus berlanjut hingga akhir tahun jika tuntutan kami tidak didengar," kata Yudi.

Gerakan Buruh di Badan Usaha Milik Negara (Geber BUMN) menagih janji Menteri BUMN, Dahlan Iskan untuk melaksanakan rekomendasi DPR tentang Outsourcing.

Sebelumnya, Panja Outsourcing Komisi Tenaga Kerja DPR memberikan rekomendasi terkait kebijakan memperkerjakan buruh outsourcing di perusahaan BUMN. Rekomendasi berjumlah 12 butir. Di antaranya menghapus praktik penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing) di perusahaan BUMN di seluruh Indonesia dan melarang ada PHK, dan hentikan rencana PHK terhadap pekerja/buruh, baik yang berstatus PKWT maupun PKWTT. Namun buruh outsourcing BUMN menilai itu semua belum dilakukan.
 

(Chm / Nvl)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini