03:38 WIB
Minggu, 26 Oktober 2014
Selasa, 26 November 2013 13:50 WIB

Honor Petugas Linmas Tak Dianggarkan, Ribuan TPS Terancam Rawan

Arif Purba
Petugas Linmas (Foto - Ist)
Petugas Linmas (Foto - Ist)

Lebih dari 5 ribu TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar di 248 desa se Kabupaten Jember terancam tak lagi dijaga petugas Linmas.

JEMBER, Jaringnews.com - Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) April 2014 nanti, terancam tak melibatkan ribuan orang petugas Linmas (Perlindungan Masyarakat). Pasalnya, perubahan peraturan KPU RI tidak memasukkan Linmas sebagai eksponen pengamanan pemilu. Imbasnya, KPU tak lagi mengalokasikan anggaran bagi Linmas.

Yang lebih fatal lagi, dalam APBD 2014 Pemkab Jember tak juga mengalokasikan honor petugas Linmas pada Pemilu 2014. Dengan fakta itu, maka lebih dari 5 ribu TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar di 248 desa se Kabupaten Jember terancam tak lagi dijaga petugas Linmas.

Komisioner Panwas Kabupaten Jember, Dima Ahhyar, mengatakan, perubahan peraturan KPU berimbas terhadap tidak adanya alokasi anggaran untuk honor petugas Linmas. "Dalam peraturan KPU RI yang baru, tidak lagi disiapkan pos anggaran honor petugas Linmas. Padahal, pada pemilu sebelumnya ada komponen honor petugas Linmas dalam anggaran KPU," jelasnya, Selasa (26/11)

Dengan ketiadaan anggaran untuk honor petugas Linmas itu, Dima Ahyar menyarankan agar KPU Jember segera melakukan koordinasi intensif dengan Pemkab Jember terkait penganggaran honor petugas Linmas saat Pileg April 2014.

"Tanpa keberadaan petugas Linmas, maka tingkat kerawanan di TPS akan semakin tinggi," kata Dima Ahyar mengingatkan. Dalam kaitan pengamanan pemilu nanti, Dim Ahyar menyatakan jika Panwas Jember akan memaksimalkan seribu orang lebih Petugas Pengawas Lapangan (PPL). "Untuk menekan kerawanan di TPS," imbuhnya.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Jember, Mohammad Jufreadi, mempertanyakan tidak adanya alokasi anggaran untuk petugas Linmas. Kondisi ini terjadi, karena Tim Anggaran kebingungan menempatkan pos anggaran Linmas ini. Sebab, dalam aturan anggaran, Linmas tidak masuk beban APBD.

Jika dipaksakan memberikan alokasi anggaran Linmas, maka akan menimbulkan implikasi hukum. "Komisi A sebenarnya menyarankan agar eksekutif berkonsultasi ke Kemndagri. Sayangnya, APBD Jember sudah terlanjur ditetapka dalam Sidang paripurna yang digelar pekan lalu," pungkasnya.

(Arp / Mys)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini