05:55 WIB
Jumat, 31 Oktober 2014
Selasa, 12 November 2013 17:02 WIB

KUAK Negara Nilai KPU dan Bawaslu Boros Gunakan Anggaran

Ralian Jawalsen Manurung
Ray Rangkuti (Jaringnews/ Dwi Sulistyo)
Ray Rangkuti (Jaringnews/ Dwi Sulistyo)

Anggaran mobil Camry sebesar Rp 1,5 miliar.

JAKARTA, Jaringnews.com - Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK Negara) menyesalkan pola prilaku penggunaan anggaran dana pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dinilai terlau boros, dan menghambur-hamburkan uang berlebihan.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menegaskan, KPU dan Bawaslu tidak menggunakan arus dana yang efisientif, sebaliknya terlalu boros, dalam penggunaan anggaran negara.

Ray meragukan kinerja KPU dan Bawaslu  bila melihat masalah efesiensi dalam pengeluaran anggaran tidak menjadi prioritas. Sebaliknya, lebih mengutamakan masalah pemborosan anggaran yang dilakukan tanpa mempertimbangkan penghematan.

"KPU dan Bawaslu dalam pemborosan uang negara sepertinya tidak berkaitan langnsung dengan tahapan,"kata Ray, dalam keterangan persnya dengan KUAK Negara, di Bakoel Kafe, Cikini, Jakarta, Selasa (12/11).

Ia memperinci anggarana yang dikeluarkan oleh KPU seperti penyusunan, pembahasan dan evaluasi pengelolaan sistem informasi terkait logistik Pemilu senilai kisaran dari Februari-Agustus sebesar Rp 328, 3 juta.

Selanjutnya, KPU mengeluarkan masah penyusunan, pembahasan dan evaluasi penerapan, mekanisme distribusi, logistik Pemilu dari bulan Februari-Agustus sebesar Rp 328,3 juta.

Lanjut Ray membacakan rilis pengeluaran KPU untuk workshop implementasi manajemen pengadaan logistik Pemilu sebesar Rp 1,086 miliar. Kemudian, KPU juga mengeluarkan dari bulan Februari-Agustus untuk penyusunan, pembahasan dan evaluasi penerapan mekanisme distribusi logistik Pemilu sebesar Rp 2,058,720 miliar.

"Bayangnkan untuk duduk dan ngopi-ngopi saja KPU sudah menghabiskan miliaran rupiah,"tukas Ray.

Dia mengatakan, pemborosan juga terjadi diinstitusi Bawaslu, dengan pembelian mobil camry sebanyak lima unit mobil yang digelontorkan sebesar Rp 1,5 miliar.

Bahkan, kata Ray, masalah transparansi anggran Bawaslu dipertanyakan, pasalnya, anggaran yang diterima dan dikeluarkan dilakukan tidak trasparan. "Kita sulit menemukan di wibsitenya mengenai anggaran yang dikeluarkan, padahal sekarang adalah informasi keterbukaan publik,"tuturnya.

Sementara, Direktur Indonesia Budged Center (IBC) Arief Nur Alam mengatakan,  semestinya KPU dan Bawaslu dalam kinerjanya menunjukan transparan, efisien, dan profesional. Namun, kedua institusi penyelenggara Pemilu ini tidak menunjukkan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, lebih memboroskan anggaran negara.

"Belum lagi masalah anggaran fasilitas mobil, sebelumnya kita disuguhkan para anggota Komisioner KPU yang melancong ke luar negeri dengan mengeluarkan anggaran sekira Rp 2 miliar, "tukas Arif menyesalkan sikap KPU dan Bawaslu.

Dalam pernyataan sikapnya, KUAK Negara yang dibacakan Sir Nilawati dari Indonesia Budged Center (IBC) merekomendasikan transparansi proses penyelenggaraan Pemilu adalah kewajiban, maka dari itu KPU dan Bawaslu harus terbuka kepada publik sesuai dengan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik (KIP) dan segera membentuk PPID untuk melayani permintaan informasi dari masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2014.

Sri juga mengutarakan,  pendanaan logistik Pemilu harus transparan, akuntabel dan bersih dari kepentingan politik dan korupsi.

"Mendorong BPK untuk melakukan audit investigatif dalam penggunaan anggaran Pemilu oleh KPU dan Bawaslu,"pungkasnya.  

Serta menyingkapi pemborosan anggaran oleh Bawaslu, DPR melalui Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) juga harus mengevaluasi audit penggunaan anggaran Pemilu tahun 2013 serta mengawasi penggunaan anggaran Pemilu 2014 agar efisien.

 

(Ral / Nvl)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini