16:24 WIB
Selasa, 16 September 2014
Selasa, 5 November 2013 11:05 WIB

Provinsi yang Teken UMP 2014 Terus Bertambah

Chandra Harimurti
Ilustrasi, Tuntutan demo buruh DKI Jakarta dalam penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP)sebesar Rp. 3,7 Juta (ist)
Ilustrasi, Tuntutan demo buruh DKI Jakarta dalam penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP)sebesar Rp. 3,7 Juta (ist)

Kemungkinan terdapat 4 Provinsi yang tidak menetapkan UMP yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta.

JAKARTA, Jaringnews.com - Provinsi yang meneken ketetapan upah minimum provinsi 2014 terus bertambah. Catatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sampai kemarin sudah ada 20 provinsi yang menetapkan.

Catatan itu berdasarkan penetapan UMP yang diterima kemenakertrans sampai Senin (4/11) sore kemarin pukul 16.00 WIB. Sementara provinsi yang baru saja UMP Kalimantan Timur ditetapkan sebesar Rp 1.886.315. Sehingga sudah 20 provinsi yang sampai hari ini sudah menetapkan UMP.

Ke-20 provinsi yang telah menetapkan dan melaporkan besaran upah minimum 2014 adalah  Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Bangka-Belitung, Papua, Bengkulu, NTB, Banten, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Tenggara, Maluku, Kalimantan Timur dan Gorontalo.

Sementara itu, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kemungkinan terdapat 4 Provinsi yang tidak menetapkan UMP yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta. Setkab melansir Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, tim asistensi dan monitoring penetapan UM tahun 2014 yang dibentuk Kemnakertrans masih terus menunggu laporan dari provinsi-provinsi yang belum menetapkan upah minimum. 2014.

Menakertrans meminta kepala daerah agar mempercepat pembahasan dan penetapan upah minimum sehingga penetapan upah dapat diterapkan dengan tepat waktu, memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan masalah bagi pekerja dan pengusaha.

“Kita minta para kepala daerah agar memberikan perhatian khusus untuk memediasi pekerja dan pengusaha  dalam proses penetapan UM 2014 . Kita terus mendorong agar proses pembahasan dan penetapan UMP ini dapat dipercepat sehingga tidak menimbulkan gejolak dari pekerja dan pengusaha," kata Muhaimin.

Berdasarkan laporan sementara, menurut Muhaimin, penetapan UMP 2014 yang tertunda di beberapa provinsi disebabkan masih dalam proses pembahasan akhir dan menunggu  surat keputusan gubernur masing-masing. Menakertrans menegaskan bahwa upah minimum hanya sebagai pengaman sosial (social safety net). Upah minimum  hanya berlaku bagi  pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
 

(Chm / Nvl)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini