16:44 WIB
Senin, 20 Oktober 2014
Kamis, 10 Oktober 2013 18:26 WIB

Guru Swasta di Jepara Tuntut Insentif Rp 150 Ribu per Bulan

Rhobi Shani
Pelajar Sekolah Dasar (ilustrasi). (Jaringnews/Syahrial Mayus)
Pelajar Sekolah Dasar (ilustrasi). (Jaringnews/Syahrial Mayus)

Artinya, setiap tahunnya Pemkab harus menggelontorkan Rp 23 miliar dari APBD.

JEPARA, Jaringnews.com – Hingga saat ini permasalahan di dunia pendidikan di Kabupaten Jepara masih menyisakan sejumlah persoalan. Seperti kesenjangan kesejahteraan antara guru negeri dan swasta. Akibatnya, belasan guru dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Jepara hari ini, Kamis (10/10) mendatangi ruang Wakil Bupati Jepara Subroto.

Dipimpin Ketua PGSI Sri Rokhayatiningsih, belasan guru swasta itu menuntut agar seluruh guru swasta di Kabupaten Jepara mendapatkan bantuan insentif setiap bulannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD).

“Berapapun yang diberikan oleh pihak Pemkab Jepara akan kami terima. Tapi tuntutan kami yaitu Rp 150 ribu per bulan,” papar Ketua PGSI Sri Rokhayatiningsih.

Lebih lanjut Sri Rokhayatiningsih menguraikan, dari data yang dihimpunnya jumlah guru swasta (TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK)  di Jepara mencapai 13.150 orang. Para guru ini bekerja di dua instansi departemen yang berbeda, yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Jepara.

Dari jumlah tersebut, jika tuntutan tersebut dikabulkan, setiap tahunnya Pemkab harus menggelontorkan Rp 23 miliar dari APBD.

“Menurut kami, guru swasta berhak mendapatkan dana intensif. Saya harapkan nanti Pemkab Jepara bisa mengambilkan anggaran itu dari 20 persen APBD,” ujar Sri Rokhayatiningsih.

Menerima tamu yang menuntut dana insentif itu, Wakil Bupati Jepara Subroto tak memberikan kepastikan jawaban apakah permintaan dikabulkan atau tidak. Subroto menyampaikan, perubahan nasib guru swasta bergantung pada masing-masing pribadi guru itu sendiri.

“Artinya manajeman di lembaga pendidikan swasta harus diperbaiki. Saya tidak ingin guru swasta itu menjadi korban oleh akibat ambisi masyarakat mendirikan sekolah, tetapi setelahnya tidak dikelola dengan baik. Bahkan beberapa sekolah swasta tujuan pendiriannya tidak membantu pemerintah dalam memajukan pendidikan, namun hanya tujuan komersil,” terang Subroto.

(Rhs / Nky)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini