23:46 WIB
Selasa, 21 Oktober 2014
Kamis, 16 Mei 2013 16:59 WIB

KPU Bali Bentuk Pokja Advokasi Hukum untuk Hadapi Gugatan Pemilukada

Sri Lestari
Ketua KPU Bali, Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa (Jaringnews/Sri Lestari)
Ketua KPU Bali, Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa (Jaringnews/Sri Lestari)

KPU Bali menyadari bahwa masalah besar akan dihadapi terkait surat suara yang dinyatakan tidak sah dan cacat hukum oleh Bawaslu.

DENPASAR, Jaringnews.com - KPU Bali membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Advokasi Hukum untuk menghadapi kemungkinan berbagai gugatan pasca Pemilukada Bali yang sudah berlangsung 15 Mei kemarin. KPU juga melakukan koordinasi dengan akademi dan kejaksaan dalam menghadapi proses hukum nantinya.

"Kami KPU Bali sudah membentuk Pokja Advokasi Hukum untuk menghadapi berbagai gugatan terkait pelaksanaan Pemilukada. Kami juga melakukan konsultasi dengan phak-pihak kampus dan Kejaksaan. Kami berharap masalah tidak berkembang," kata Ketua KPU Bali, Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, Denpasar, Kamis ( 16/5).

KPU Bali menyadari bahwa masalah besar akan dihadapi soal surat suara yang dinyatakan tidak sah dan cacat hukum oleh Bawaslu, tapi tahapan Pemilukada tetap berlangsung. Hal ini diharapkan tidak lagi muncul masalah besar jika salah satu pihak menggugat dengan dasar penilaian Bawaslu.

"Untuk antisipasi gugatan, sebelumnya sudah kami lakukan diskusi-diskusi sebelum pencoblosan. Semoga berjalan lancar, karena hari ini tanggal 16-18 Mei rekapitulasi tingkat desa dan semoga berjalan lancar," tambahnya.

Sementara untuk rekapitulasi tingkat kecamatan dimulai 19-21 Mei dan untuk tingkat Kabupaten pada 22 - 24. Untuk rekapitulasi di tingkat provinsi dilakukan pada 25-27 Mei. KPU tetap berpedoman pada perhitungan manual.

(Sri / Deb)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini