01:15 WIB
Minggu, 31 Agustus 2014
Rabu, 24 April 2013 22:18 WIB

PMII Sosialisasi 4 Pilar

Pancasila, Filter Ideologi Transnasional

Abdul Hady JM
Dari kanan ke kiri: MS. Umam, Suyitno dan Davida Rustom (moderator), di acara seminar nasional PMII Jawa Timur di Surabaya, 24 April 2013. (Jaringnews/Abdul Hady JM)
Dari kanan ke kiri: MS. Umam, Suyitno dan Davida Rustom (moderator), di acara seminar nasional PMII Jawa Timur di Surabaya, 24 April 2013. (Jaringnews/Abdul Hady JM)

Islam berlandaskan teologis, sedangkan 4 pilar nilai-nilanya adalah sosiologis.

SURABAYA, Jaringnews.com - Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila merupakan sebuah jawaban bagi bangsa Indonesia dalam menangkis serangan ideologi transnasional. Indonesia sebenarnya sudah memiliki ideologi besar warisan founding father, yakni Pancasila.

Namun, nilai-nilai Pancasila itu tampaknya belum terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, Indonesia belum mampu menjadi bangsa yang besar dan masih terpuruk oleh konflik sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Demikian yang mengemuka dalam seminar nasional bertajuk ‘Reaktualisasi 4 Pilar Kebangsaan Melalui Nilai-Nilai Agama dan Budaya Dalam Kehidupan Berbangsa (NKRI)’ di Ruang Salsabila Kantor PWNU Jawa Timur, di Surabaya, Rabu (24/4) sore.

Hadir sebagai pembicara pada seminar yang diselenggarakan oleh Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Timur itu adalah Suyitno (Direktur Pusat Studi Agama dan Pancasila IAIN Sunan Ampel Surabaya) dan MS. Umam (Ketua Anak Bangsa Peduli HAM Surabaya).

Suyitno menegaskan, NU merupakan salah satu organisasi Islam yang memiliki peran besar dalam mengawal proses garak sejarah panjang Republik Indonesia dalam pergulatannya dengan beragam agama, budaya, dan ideologi.

Semangat yang dibangun NU, kata Suyitno, adalah semangat keindonesiaan tanpa menghilangkan nilai-nilai syariah Islam. Misalnya, soal dasar negara. Pada saat persiapan kemerdekaan, dasar negara ini menjadi perdebatan yang sangat alot. Salah satunya tentang akan dimasukkan atau tidak kata-kata ‘syariah Islam' dalam pembukaan UUD 1945.

“Tidak diterimanya piagam Jakarta (syariah Islam), dengan dihapuskannya tujuh kata itu membuktikan peran NU. Bagi NU syariah Islam itu cukup dimasukkan nilai-nilainya bukan dalam bentuk simbol-simbol syariah,” tegasnya.

Menurut dia, syariah dalam politik bukan dipahami sebagai hukum yang harus diaplikasikan secara formal, melainkan termanivestasi dari nilai-nilai syariah. Empat pilar berbangsa dan bernegara sampai sekarang diakui masih menjadi perdebatan.

“Inti perdebatan soal rumusan Pancasila itu adalah masalah syariah Islam itu,” ujarnya.

Ditegaskan Suyitno, yang juga dosen fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya ini, harus ada pemisahan yang tegas anatar 4 pilar berbangsa dan bernegara dengan Islam. Sebab, Islam berlandaskan teologis, sedangkan 4 pilar nilai-nilanya adalah sosiologis.

Suyitno menilai, jika belakangan ada banyak kelompok yang mempertanyakan Pancasila sebagai ideologi, itu sangat rasional. “Pada saatnya Pancasila juga perlu dikaji, Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Diamandemen seribu kali pun tidak menjadi masalah,” tandasnya.  

“Di sektor budaya hari ini Indonesia mengalami kegamangan yang serius. Ada primordial kedaerahan, sekte keagamaan, dan lain-lain,” kata MS. Umam, dalam kesempatan yang sama.

Ha itu, menurut Umam, karena pengaruh dari setting politik. “Bagaimanapun politik akan berpengaruh pada kebudayaan kita. Di sektor agama, juga mengalami reduksi yang luar biasa,” ucap pria kelahiran Sidoarjo ini.

“Nah dalam konteks ini, PMII harus mengambil peran demi keberlangsungan masa depan bangsa Indonesia,” kata dia di hadapan ratusan peserta yang hadir.

(Hdy / Nky)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini