20:00 WIB
Kamis, 24 Juli 2014
Sabtu, 6 April 2013 14:19 WIB

Pemerintah Harus Serius Sikapi Fungsi TNI dan Polri

Ralian Jawalsen Manurung
Pengamat Politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti, Jakarta (Jaringnews/ Dwi Sulistyo)
Pengamat Politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti, Jakarta (Jaringnews/ Dwi Sulistyo)

Tidak mau di bawah Kemendagri, buat saja di bawah Kementerian Kepolisian Nagara.

JAKARTA, Jaringnews.com - Jika peran dan fungsi TNI dan Polri tidak disikapi dengan serius, bukan tidak mungkin konflik di antara dua intitusi tersebut akan berlanjut.

Karenanya, untuk mengeliminir kekerasan tersebut maka perlu adanya keseriusan pemerintah dalam memperhatikan peran dan fungsi TNI dan Polri.

"Sejak dikeluarkannya TAP MPR No. 6 dan No. 7 Tahun 2000. Tap No 6 berbicara pemisahan TNI dan Polri, dan TAP No. 7 adalah berbicara tugas dan fungsi Polri, karenanya perlu Pemerintah serius dalam menyingkapi hal ini," tukas Pengamat LIPI Ikrar Nusa Bhakti, dalam diskusi "Kecolongan Aksi Cebongan" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (6/4).  

Dikemukakan Ikrar, TNI yang duhulunya sebagai saudara tua Polri kini harus berada di bawah kementerian, sementara Polri di bawah Presiden. "Selama ini tidak diperhatikan serius, maka TNI akan tetap mengalami kecemburuan," tambahnya.

Dan juga dikemukakan Ikrar, pemerintah harus menyikapi masalah peran dan fungsi TNI secara serius.

"Kalau memang Polri tidak mau di bawah Kementerian Dalam Negeri, maka kita buat saja Kementerian Kepolisian Negara. Kenapa tidak. Ini dari psikologis, suatau hal menurunkan derajat dan tensi TNI dan Polri," pungkasnya.  

Meski diakui, dalam remunerasi seorang prajurit TNI dari pangkat bintara dan tamtama lebih besar, ketimbang tamtama atau bintara Polri. "Tanya saja di warung dekat kantor polisi, berapa banyak anggota polisi ngebon makanan dan minuman. Sementara, para petingginya memiliki rekening gendut," tambahnya.

(Ral / Ara)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini