13:13 WIB
Sabtu, 30 Agustus 2014
Selasa, 12 Februari 2013 16:55 WIB

UU Pertanahan Ditargetkan Implementasi 2014

Achmad Adhito Hatanto
Ilustrasi RUU Pertanahan
Ilustrasi RUU Pertanahan

RUU Pertanahan mencoba memberikan solusi tentang sengketa tanah.

JAKARTA, Jaringnews.com - Draft Rancangan Undang-undang Pertanahan (RUU Pertanahan) diharapkan bisa disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI di masa persidangan tahun 2013  sekarang, untuk lalu ditandatangani Presiden RI. Dengan demikian, di tahun 2014, Undang-undang Pertanahan sudah bisa diimplementasikan. Ketua Panitia Kerja RUU Pertanahan DPR RI, Abdul Hakam Naja, mengatakan hal itu di Jakarta hari ini.

Hakam mengatakan, RUU Pertanahan merupakan sebuah peraturan teknis. Namun, tidak banyak kepentingan politik di situ. "Maka, pembahasan RUU Pertanahan tersebut juga bisa lebih cepat dibandingkan yang lain," kata Hakam.

Kata Hakam lagi, bisa dikatakan bahwa untuk RUU Pertanahan, semangat yang dipunyai DPR RI tidak berbeda dengan Pemerintah Indonesia.

Ia pun mengatakan bahwa RUU Pertanahan dimaksudkan sebagai jembatan bagi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok  Agraria, yang sudah berusia melebihi 50 tahun. "Semangat Undang-undang Pokok Agraria dibawa ke RUU Pertanahan. Update dilakukan ke beberapa hal," katanya.

Contoh hal itu, RUU Pertanahan mencoba memberikan solusi tentang sengketa tanah. RUU Pertanahan juga terkait dengan redistribusi tanah. Dalam hal ini, tanah negara yang telantar diredistribusikan ke orang yang tidak punya tanah ataupun tempat tinggal. "Tapi, tanah tersebut tidak boleh dijualbelikan," kata politisi dari Partai Amanat Nasional itu.

(Dhi / Ara)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini