04:39 WIB
Jumat, 25 April 2014
Selasa, 22 Januari 2013 17:57 WIB

Ini Tiga Larangan untuk Sekolah eks RSBI

Chandra Harimurti
Ilustrasi (foto: google)
Ilustrasi (foto: google)

Larangan ini mulai berlaku setelah tahun ajaran 2012/2013 usai pada Mei atau Juni 2013 mendatang.

JAKARTA, Jaringnews.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh kembali mengingatkan beberapa larangan untuk Rintisian Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang sudah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengungkapkan ada tiga hal yang menjadi larang utama.

Larangan ini mulai berlaku setelah tahun ajaran 2012/2013 usai pada Mei atau Juni 2013 mendatang. Setelah itu semua sekolah eks RSBI berkedudukan sama seperti sekolah negeri lainnya.

Hal pertama yang tidak boleh dilakukan oleh sekolah eks RSBI adalah meminta sumbangan pendidikan seperti yang selama ini ada dalam RSBI. Sebab nilai sumbangan ini sangat mahal untuk sekolah biasa.

"Yang tidak boleh adalah meminta sumbangan baru, kedua administrasi-administrasi seperti papan nama, kop surat, stempel, yang ada cap RSBI-nya itu nggak boleh. Kita kasih batas sampai dengan 31 Januari," kata M Nuh di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (22/1).

Larangan ketiga adalah sekolah tidak lagi dikelola oleh Provinsi, melainkan Kabupaten dan Kota. Ini terkait gelontoran dana hibah dari provinsi. Nantinya dana itu akan kembali ditanggung oleh Kabupaten dan Kota.

"Karena kewenangan untuk mengelola sekolah itu kan ada di provinsi, bukan di kabupaten kota. PP nya gitu," sambungnya.

"Tapi di PP khusus mengenai RSBI, provinsi diperkenankan. Tapi karena sudah tidak ada, kita kembalikan lagi ke Kabupaten Kota. Cuman kalau menyerahkan aset, dari provinsi ke Kabupaten Kota itu kan tidak mudah. Misalnya gaji, kan sudah ditetapkan tahun yang lalu. Nanti kalau diserahkan, tidak gajian mereka," jelas M Nuh.

(Chm / Riz)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini