07:12:46 WIB
Sabtu, 24 Juni 2017
Sabtu, 24 November 2012 , 10:06 WIB

Siti Maemunah: Protokol Kyoto Kehilangan Powernya

Albi Wahyudi
28257-Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim (CSF-CJ)(Jaringnews/Albi Wahyudi)
Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim (CSF-CJ)(Jaringnews/Albi Wahyudi)

Protokol tersebut  terus dihambat untuk bisa menghasilkan capaian yang signifikan bagi penyelamatan penduduk bumi.

JAKARTA, Jaringnews.com - Tiga hari lagi KTT Perubahan Iklim digelar dan dunia telah menjadi saksi meningkatnya krisis akibat dampak perubahan iklim.

KTT ini diselenggarakan di tengah krisis iklim yang makin menghebat baik di luar Negeri ditandai mulai dengan melelehnya salju paling drastis di kutub hingga badai Sandy di Amerika Serikat. Di dalam negeri adanya banjir. Fakta ini berkorelasi dengan makin memburuknya kualitas lingkungan di tanah air.

"Perundingan yang telah dijalankan bertahun-tahun untuk mengurangi pemanasan global akhirnya terbentur pada lemahnya kemauan negara Industri menurunkan emisi dan menyediakan pendanaan untuk  membantu negara berkembang menghadapi dampak perubahan iklim," ujar Koordinator Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim (CSF-CJ) Siti Maemunah di kantornya, Jumat (23/11).

Menurut Siti, sejak lahirnya pada 1997 Protokol Kyoto (KP) hingga berakhirnya periode pertamanya tahun ini, protokol tersebut  terus dihambat untuk bisa menghasilkan capaian yang signifikan bagi penyelamatan penduduk bumi.

Sebagai satu-satunya instrumen kebijakan yang dapat mengikat secara hukum peran dan tanggungjawab negara-negara industri, tentu keberadaannya harus didukung pasca 2012.

Saat ini, menurut Siti,  Protokol Kyoto tetap akan dilanjutkan untuk periode 2013-2015 atau 2013-2020. Akan tetapi secara substansi, protokol tersebut kehilangan kekuatannya dikarenakan “Major Emmiters” seperti Kanada, Jepang, Rusia, China dan USA tidak lagi terikat di dalammnya.

"Mereka telah menyatakan tak bersedia terlibat dalam perpanjangan Kyoto Protokol," kata Siti.

Apalagi menurutnya, perpanjangan KP sebenarnya hanya untuk mengisi kekosongan sebelum disepakatinya protokol baru yang lebih moderat dan sedang dinegosiasikan di bawah “Ad Hoc Working Group on The Durban Platform for Enhanced Action”.  

Artinya, jelas Siti, perpanjangan KP bukan lah isu utama hari ini, akan tetapi substansi KP tersebut lah yang harus tetap dikawal sehingga bisa mengatur secara mandatori level reduksi emisi kolektif global bagi negara industri maju untuk menghindari kenaikan suhu bumi di atas 1,50C – 20C.

Substansi penting lainnya adalah bahwa KP periode kedua tidak boleh mengakomodir mekanisme pasar untuk menjalankan tanggungjawab negara-nagara industri seperti yang di promosikan oleh Amerika Serikat dan UNEP.

"Padahal situasi genting yang sedang dihadapi penghuni bumi sudah terkonfirmasi setidaknya sejak 20 tahun yang lalu," tandasnya.

( Alb / Deb )

Berita Terkait

Komentar