19:45 WIB
Jumat, 24 Oktober 2014
Senin, 19 November 2012 22:32 WIB

Hasilkan 3 Kesepakatan, Gubernur Jatim Temui Buruh

Abdul Hady JM
Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Jaringnews/Dwi Sulistyo)
Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Jaringnews/Dwi Sulistyo)

Menurut sebuah sumber, Kepala Disnakertransduk Jatim Hari Soegiri yang berangkat ke Jakarta.

SURABAYA, Jaringnews.com - Setelah ribuan buruh menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur di Jl. Pahlawan dan Grahadi di Jl. Gubernur Suryo Surabaya, Senin (19/11), Gubernur Jatim Soekarwo akhirnya berkenan menemui mereka, setelah sebelumnya melakukan pertemuan dengan perwakilan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Jawa Timur.

Dengan didampingi beberapa pejabat tinggi, dan perwakilan massa buruh, Soekarwo menegaskan bahwa meski sebagai gubernur, dirinya tidak bisa memutuskan usulan para buruh untuk menaikkan UMK Rp 2,2 juta tersebut. Sebab, menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, yang bisa memberi keputusan adalah Menakertrans.

Karena itu, aku dia, Pemprov Jawa Timur mengirimkan utusan ke Jakarta untuk menemui Menakertrans. Menurut sebuah sumber, Kepala Disnakertransduk Jatim Hari Soegiri yang berangkat ke Jakarta.

"Saya harap Menakertrans tidak mengeluarkan keputusan secara lisan, harus keputusan resmi. Nanti setelah ada keputusan, kami akan meminta surat dari menteri," kata Soekarwo dari atas mobil polisi di depan ribuan buruh depan Gedung Negara Grahadi.

Hal itu, kata dia, bertujuan agar persoalan UMK 2013 di Jatim tidak berujung pada persoalan hukum di kemudian hari.

Setelah mendapat surat resmi dari Menakertrans, Gubernur berjanji akan segera mengumpulkan kembali semua bupati/walikota untuk membahas besaran UMK Jawa Timur.

Sementara dalam pertemuan antara perwakilan MPBI Jawa Timur dengan Gubernur di Grahadi dihasilkan 3 kesepakatan. Yakni pertama, bahwa usulan UMK dari 38 kabupaten/kota sampai hari ini belum final.

Kedua, terkait usulan UMK untuk 5 kabupaten/kota ring 1 setara dengan 150% Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Gubernur sudah berkirim surat pada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dibawa oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk Jatim) untuk menentukan secara tertulis berapa persentase UMK dari KHL. Jawaban Menakertrans itu yang akan jadi dasar perumusan UMK yang akan ditetapkan oleh Gubernur.

Ketiga, proses perumusan UMK akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk MPBI.

Setelah mendapat penjelasan tersebut, puluhan ribu buruh dari beberapa kota/kabupaten itu membubarkan diri dan kembali ke daerahnya masing-masing. Adapun mereka menggelar aksi menuntut kenaikan UMK menjadi Rp. 2,2 juta.

(Hdy / Nky)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini