02:33 WIB
Kamis, 18 September 2014
Senin, 19 November 2012 18:51 WIB

Presiden Amnesty Internasional : Masalah Penegakan HAM Hampir Sama di Seluruh Dunia

JaringNews
Priseden Amnesty Internasioan, yang juga aktivis HAM Bosnia Jasna Zecevic (Jaringnews/Novel)
Priseden Amnesty Internasioan, yang juga aktivis HAM Bosnia Jasna Zecevic (Jaringnews/Novel)

Pelanggran HAM di masa lalu hampir sama, tidak diakui oleh negara.

JAKARTA, JAringnews.com - Pelanggaran HAM masa lalu hingga saat ini masih menjadi Pekerjaan Rumah yang berat yang dihadapi negara republik Indonesia, sebagai sebuah negara hukum yang menganut paham Demokrasi.

Berbagai kasus Pelanggaran HAM  yang terjadi sejak dulu, hingga kini masih menemui berbagai jalan buntu dalam penyelesaiannya, yang meninggalkan trauma dan luka bagi para korban dan keluarga korban yang hingga kini belum terobati.

Terkait hal itu, Aktivis HAM dari Boznia Herzegovia, Jasna Zecevic yang merupakan Presiden Vive Zene Center for Therapy and Rehabilitation sebuah NGO HAM (Amnesty International) yang bekerja untuk korban kejahatan serius  HAM di Balkan, berpendapat bahwa problem penegakan HAM dalam sebuah negara merupakan hal yang sulit di penuhi oleh pejabat pemerintahan dari negara itu sendiri. Dan itu terjadi dibelahan negara manapun yang ada di dunia ini.

Berikut penelusuran Jaringnews mengenai pengalaman yang diutarakan oleh Jasna terkait penegakan dan pemenuhan HAM yang terjadi Selama hampir 20 tahun sejak perang etnik di bosnia yang probemnya hampir sama jika dibandingkan dengan Pemenuhan HAM di Indonesia saat gelar Konprensi Pers yang dilakukan oleh Kontras & Amnesty International dalam rangka memperingati  Hari Inpunitas Sedunia bertajuk "Sepekan Melawan Impunitas".

Menurutnya, Pemenuhan HAM di Indonesia terkait pelanggaran HAM yang telah terjadi di Bosnia hampir sama di Indonesia, hingga saat ini pun penyiksaan ataupun pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu tidak ada diakui oleh negara.

"Padahal pengakuaan ini sangat penting, sebuah langkah dalam proses penyembuhan luka para korban,"terangnya.


Pentingnya pengakuan ini merupakan cerminan sebuah negara untuk mau maju. Dengan pengalaman yang terjadi di Bosnia, dimana negara ini (Bosnia) tidak akan pernah bisa maju sebagai suatu negara yang baik apabila pemerintah tidak mengakui penderitaan dan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Sama halnya di Indonesia, bila sebagian masyarakatnya menderita akibat pelanggaran HAM di masa lalu maka  harus dilakukan proses penyembuhannya, diperlukan adanya pengakuan terhadap peristiwa yang terjadi di masa itu untuk selanjutnya melakukan langkah pemenuhan-pemenuhan hak-hak korban.


"Jika pengakuan itu diberikan mungkin dampaknya tidak begitu besar bagi mereka, tetapi untuk anak-anaknya ataupun generasi mendatang negara ini, dampaknya akan sangat luar biasa bagi mereka. Karena merekalah yang akan berperan dimasa mendatang. oleh karena itu harus memang disembuhkan, tidak boleh dianggap berlalu begitu saja. Sehingga rekonsiliasi benar-benar bisa  dilakukan. Selain itu, untuk mengingatkan negara Indonesia untuk menghargai Hukum Internasional yang telah disepakatinya,"terangnya.

Namun untuk melakukan itu, menurutnya, banyak hal yang menjadi problem yang dihadapi sebuah negara untuk berkomitmen melakukan pemenuhan hak terhadap korban pelanggran ham, baik secara hitungan politik, biaya, dan konsekuensi yang harus ditanggung sebuah negara yang ingin maju. sehingga muncul semacam rasa takut dari tiap pimpinan negara disaat hendak menuntaskan persoalan ini. Dan ini merupakan problem yang di hadapi di seluruh bagian belahan dunia saat melakukan pemenuhan dan penegakan HAM di negarnya.

"Hampir sama seperti di negara Bosnia, juga dibelahan bumi mana pun. bahwa problemnya hampir sama. Sehingga terkesan adanya rasa takut dari pimpinan tiap negara ketika berkomitmen utnuk penuntasan kasus pelanggaran HAM. Dikarenakan permasalahan HAM ini sarat dengan Isu-isu politik, banyak konsekuensi yang harus mereka terima, serta biaya dan tenaga dan waktu yang dibayar sangat mahal dan tinggi, walaupun Kasus HAM memang tidak mengenal kadaluarsa,"ujarnya.

Selanjutnya, apabila kasus-kasus pelanggaran HAM dimasa lalu akan ditindaklanjuti, dengan penyidikan Jaksa Agung hingga pada proses pengadilan maka mau-tidak mau harus ditemukan pelakunya siapa yang akan bertanggung jawab. setelahnya, harus ada pemulihan hak korban, harus ada kompensasi untuk koraban, harus ada rehabilitasi, harus ada pemulihan hak-hak korban.

"Dan ini menjadi kesulitan tersendiri dalam pemenuhan HAM disebuah negara,"terangnya.


Ia menambahkan, berbagi pengalaman apa yang terjadi di bosnia selama 20 tahun organisasinya bekerja, bersama organisai HAM lainnya,sejak perang etnik yang terjadi di bosnia pada tahun 1992-1995 yang harus dilakukan adalah untuk terus meyakinkan pemerintahnya. Bahwa negara dan masyarakatnya tidak akan mencapai keadaan yang lebih baik apabila negara tidak mengakui kejahatan atau pelkanggaran HAM yang terjadi di masa lalu yang tidak memenuhi hak-hak dari korban pelanggaran HAM.

Sampai sekarang ada 200 ribu korban di Bosnia yang belum diakui oleh negaranya sendiri yang sebenarnya merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan pengakuan terhadap mereka. Sama halnya dengan yang terjadi di Indonesia, jika tidak adanya pengakuan dari negara indonesia terhadap korban kejahatan dan pelanggaran HAM di masa lalu maka selama itu mereka tidak akan sembuh.

"Dan kita jangan lupa meski keadaan sekarang baik-baik saja, dan selama ini apabila tidak disembuhkan. suatu saat hal itu akan bisa bermanifestasi menjadi hal lain, seperti halnya perang di Bosnia. ataupun bermanifestasi menjadi penyakit mental, psikologis yang suatu saat akan membahayakan negara tersebut,"pesannya.


Dalam sepekan ini Jasna akan berpartisipasi bersama dengan kolega-kolega aktivis HAM yang ada di Indonesia untuk berusaha bersama-sama meyakinkan pemerintahan Indonesia betapa pentingnya memenuhi hak-hak dari korban dan keluarganya. Berupa sharing pengalaman. Berbicara mengenai apasaja sebenarnya yang dibutuhkan. Dan langkah-langkah apa saja yang harus akan diambil untuk mengakomodasi untuk mencapai pemeuhan dan penegakan HAM terhadap Korban untuk mencapai apa yang menjadi hak-hak nya.

 

(Nvl / Ral)

Berita Terkait

  • Tidak ada berita

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini