20:30 WIB
Kamis, 31 Juli 2014
Minggu, 2 Juni 2013 19:53 WIB

Tersangka Korupsi, Edy Sutoyo Rugikan Negara Rp 257 Juta

Rhobi Shani
Ilustrasi (Antara/Jaringnews)
Ilustrasi (Antara/Jaringnews)

Letak penyimpangan dalam perkara ini yakni pada pencairan jaminan proyek pemeliharaan jalan raya di Kabupaten Jepara.

JEPARA, Jaringnews.com – Berdasarkan laporan hasil audit (LHA) BPKP Perwakilan Jateng, kasus yang menyeret Kepala Dinas Bina Marga Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral (DBMPESDM) Kabupaten Jepara, Edy Sutoyo, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 257 juta. Letak penyimpangan dalam perkara ini yakni pada pencairan jaminan proyek pemeliharaan jalan raya di Kabupaten Jepara.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah telah menetapkan Edy Sutoyo sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Guna kepentingan penyidikan, Edy Sutoyo ditahan selama 20 hari ke depan. Jika masa penahanan pertama kurang, akan ditambah 40 hari lagi. Hal tersebut disampaikan Kepala seksi penerangan hukum (Kasi Penkum) Kejati Jateng Eko Suwarni.

“Target kami sebelum masa penahanan pertama habis proses penyidikan sudah rampung, kemudian berkas perkara yang bersangkutan kita limpah ke Pengadilan Tipikor Semarang,” ujar Eko Suwarni melalui sambungan telepon, Minggu (2/6).

Lebih lanjut Eko menyampaikan, selain Edy Sutoyo, masih ada beebrapa nama lain yang terserat kasus korupsi anggaran proyek pemeliharaan jalan tahun 2009 – 2010 ini. Dua diantara sudah dinyatakan bersalah oleh Tipikor Semarang. Yaitu Sudjarwo (pensiunan Dinas PU dan ESDM sebelum diganti DBMPESDM) dan Nur Hasan Widada (rekanan proyek).

Sementara beberapa nama pegawai di lingkungan Dinas BMPESDM yang turut serta ambil peran di dalam kasus korupsi ini ialah Abdur Rochim, Son Anwar Kumara, Wigaran, dan Suko Santoso.

“Proses penyidikannya sudah rampung dan perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang,” ujar Eko.

“Penanganan para tersangka kasus ini memang tidak berbarengan. Sebab ada yang prosesnya masih berada di tangan kejaksaan, namun ada juga yang sudah dilimpah ke Pengadilan Tipikor,” imbuh Eko.

(Rhs / Nky)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini
  
  • Terpopuler
  • Terkomentari