15:11 WIB
Rabu, 1 Oktober 2014
Jumat, 9 November 2012 13:16 WIB

Jadi Tersangka Korupsi, Adik Kandung Sekjen Kemendagri Surati Komisi III DPR RI

Edy Suprayitno
Ilustrasi
Ilustrasi

Kejari dinilai tergesa-gesa.

SEMARANG, Jaringnews.com - Dijadikan tersangka korupsi proyek pengadaan aplikasi PBB online DPKAD Kota Semarang,  Lilik Purno Putranto yang merupakan adik kandung Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni mengirim surat ke Komisi III DPR RI. Isi suratnya, memohon perlindungan Hukum. Melalui penasihat hukumnya Theodorus Yosep Parera, Lilik menyebutkan bahwa latar belakang pengiriman surat itu karena Kejari dinilai tergesa-gesa.

”Surat sudah kami kirim ke komisi III DPR RI yang membidangi hukum Senin (5/11) lalu. Tembusannya kepada Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Kepala Kejati Jawa Tengah,” kata Yosep Parera melalui ponselnya.

Menurut Yosep, kasus tersebut belum memunculkan kerugian negara yang pasti. Angka yang disampaikan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan APBD 2011 itu bukan kerugian negara, namun merupakan jumlah yang harus dipertanggungjawabkan.

"Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan dilaksanakan selama 12 bulan, yakni hingga Oktober 2012. Pekerjaan tersebut juga sudah di jaminkan ke asuransi sebesar 80 persen dari nilai kontrak atau sebesar Rp 3,1 miliar," kata Yosep.

Mengenai pencairan dana 100 persen, sebesar nilai proyek Rp 4,17 miliar itu, Lilik mengaku tak memiliki kewenangan. Kewenangan pencairan tersebut sepenuhnya berada pada pengguna anggaran, yakni Kepala DPKAD.

Sumber Jaringnews.com di lingkaran kepala DPKAD menuturkan, Ayi Yudi Mardiana selaku kepala DPKAD saat itu mendapat tekanan dari anak orang nomer satu di kota Semarang. Dia ditekan agar menyetujui pencairan 100 persen meski belum selesai pekerjaannya.

"Semua PNS di lingkungan Pemkot Semarang tahu kalau mas F itu mengendalikan semua proyek. Siapapun rekanan tak bakal bisa mengerjakan jika tak melalui dia. Imbalannya, ada potongan 15-20 persen bayar dimuka," kata sumber Jaringnews.com.

Dalam suratnya, selain meminta perlindungan hukum, Lilik juga meminta kejaksaan untuk mencairkan jaminan asuransi atas pengerjaan proyek tersebut. Hal itu harus dilakukan untuk menyelamatkan keuangan negara.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jateng, Eko Suwarni mengatakan, pihaknya mendalami kasus tersebut dengan memeriksa saksi-saksi. Kejati juga meminta keterangan ahli untuk pemeriksaan seluruh item pekerjaan dalam proyek tersebut.

“Kami sudah siapkan tenaga ahli karena penyidik tidak memiliki keahlian khusus untuk memeriksa seluruh item pekerjaan. Kami juga akan menggandeng ahli audit untuk menghitung kerugian, untuk memastikan besarnya kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut,” kata Eko.

Selain Lilik, Kejati Jateng juga menetapkan tersangka lain dalam kasus ini. Yakni Direktur Utama PT Adora Integrasi Solusi (AIS) Jakarta berinisial VW. Dua tersangka ini dibantu F, anak walikota Semarang Soemarmo yang kini mendekam dalam tahanan KPK, diduga melakukan kongkalikong untuk mencairkan anggaran sebesar Rp 4,17 miliar. Padahal pekerjaan belum selesai seluruhnya.

(Eds / Ara)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini