23:47 WIB
Jumat, 24 Oktober 2014
Rabu, 2 Januari 2013 10:59 WIB

Sudah di PHK Sepihak, Buruh Digugat Perusahaan PT AST

Edy Suprayitno
Para buruh PT AST Indonesia berunjukrasa menghadapi gugatan sidang PHI tentang PHK di PN Semarang, Rabu (2/1)(Jaringnews/Edy)
Para buruh PT AST Indonesia berunjukrasa menghadapi gugatan sidang PHI tentang PHK di PN Semarang, Rabu (2/1)(Jaringnews/Edy)

"PHK dilakukan karena para buruh membentuk serikat pekerja."

SEMARANG, Jaringnews.com - "Hak asasi manusia harus ditegakkan. Berserikat adalah salah satu HAM. Mogok kerja juga HAM. Maka, ketika mogok itu berbuntut PHK sepihak, dan siang ini kita digugat. Hanya satu kata yang bisa kita lakukan. Lawan!!" teriak Heru Budi Utoyo dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) saat mendampingi buruh PT Asia Sumitomo Techno (AST) Indonesia, di PN Semarang, Rabu (2/1).

Aksi para buruh PT AST ini dilakukan untuk merespon sidang Peradilan Hubungan Industrial (PHI) yang diajukan perusahaan. Pihak perusahaan mengajukan sengketa PHI ini setelah PHK sepihak yang dilakukannya ternyata dipersalahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Disnakertrans Propinsi Jateng, dan Komnas HAM.

Menurut Chakim, koordinator aksi, upaya gugatan yang diajukan perusahaan sebenarnya hanya mencari legitimasi atas PHK sepihak yang sudah dilakukan. Perusahaan yang bermarkas di Jepang itu merasa bahwa aksi mogok tersebut dinilai sudah mengganggu stabilitas perusahaan, sehingga perusahaan punya wewenang mem-PHK.

"Terhitung sejak bulan Juni sampai sekarang, para buruh yang di PHK sepihak itu tak lagi dibayar. Padahal jelas bahwa PHK dilakukan karena para buruh membentuk serikat pekerja," kata Chakim.

Chakim menambahkan, banyak pihak coba dipengaruhi PT AST Indonesia, sehingga berpendapat bahwa wajar jika para buruh tak digaji, karena mereka memang tak bekerja. Dan karena tak masuk kerja, maka perusahaan memiliki otoritas untuk memecat mereka.

"Padahal bukan karena mereka tak bekerja. Mereka tetap berangkat seperti biasa, namun dilarang bekerja oleh perusahaan," tambah Chakim.

Atas dasar itu, Komnas HAM menanggapi pengaduan para buruh ini dengan menyatakan bahwa berserikat adalah hak buruh. Mogok kerja juga sebagai hak. Sehingga selama belum ada penetapan PHK, pengusaha harus melaksanakan kewajibannya.

Berbekal rekomendasi Komnas HAM itu, para buruh optimis pihak pengadilan akan memutus dengan berpihak kepada buruh.

Aksi berlangsung sejak pagi hari, diisi dengan orasi dan menggelar poster.

"Kita sudah di PHK secara sepihak. Pemerintah rasanya juga tak mampu melindungi kita. Dan kini kita digugat di Peradilan Hubungan Industrial agar perusahaan bisa memecat kita. Lawan atau tidak kawan-kawan?" teriak Prabowo, salah satu aktivis buruh.

"Lawan!!!!!!" Jawab mereka serempak.

(Eds / Ara)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini
  
  • Terpopuler
  • Terkomentari