22:19 WIB
Rabu, 22 Oktober 2014
Minggu, 19 Mei 2013 11:02 WIB

Penerapan e-Catalog Berpotensi Lahirkan Monopoli Penyaluran Alat Kesehatan

Ainur Rahman
Ilustrasi
Ilustrasi

Permenkes No. 1191 ini telah memberangus pelaku usaha kecil di bidang penyaluran alat kesehatan.

JAKARTA, Jaringnews.com - Pemerintah akan menerapkan sistem e-catalog dalam menyalurkan obat dan alat-alat kesehatan. Sayangnya, proyek dengan anggaran sebesar Rp1,6 triliun itu berpotensi mematikan usaha kecil di bidang yang jumlahnya mencapai ribuan.

"Karena ada upaya Kemenkes dan LKPP melahirkan peraturan monopoli (e-catalog) yang akan memuluskan praktek korupsi gaya baru. Dengan adanya e-catalog, kemenkes/rumah sakit/ dinas kesehatan bisa langsung membeli barang ke pabrik tanpa melalui tender,” kata Ketua Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan
(Gakeslab) Jawa Barat Cucu Sutara, kepada Jaringnews.com, Sabtu (18/5) malam.

Dengan potensi penyalahgunaan tersebut, (Gakeslab) Jawa Barat mengajukan permohonan uji materi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan ke MA. Cucu juga menegaskan penolakannya terhadap penerpan E-catalog melalui LKPP untuk pemusatan penyalur alat kesehatan.  

"Kami telah mengajukan permohonan uji materil setebal 31 halaman kepada MA pada Senin (13/5). Kami juga mengajak Gakeslab untuk menyuarakan kepentingan pengusaha kecil, menolak E-Katalog dan Pengaturan Distributor," kata Cucu.

Permenkes No. 1191, kata Cucu, ini telah memberangus pelaku usaha kecil di bidang penyaluran alat kesehatan. Pasalnya, dalam Permenkes ini mewajibkan penyalur alat kesehatan (PAK) perusahaan berbentuk badan hukum (perseroan terbatas).  

Selain itu, Permenkes 1191 ini melanggar komitmen pemerintah dalam UU No 5/1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.

Permenkes ini juga dinilai menghilangkan sub penyalur alat kesehatan (PAK) yang banyak dilakukan oleh para anggotanya. Menurut Cucu jika aturan ini diterapkan, para pengusaha kecil alat kesehatan yang anggotanya mencapai 678 dipastikan tidak dapat menjadi PAK.

“Angka itu hanya di Jawa Barat, kalau di setiap provinsi rata-rata 500 pengusaha alat kesehatan atau sekitar 16.500, pengusaha akan mati. Jika setiap pengusaha itu minimal memiliki lima pekerja, sekitar 82.500 orang akan kehilangkan pekerjaan,” tandasnya.

(Ara / Riz)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini