12:24 WIB
Minggu, 21 Desember 2014
Senin, 10 Desember 2012 18:34 WIB

Kemenkeu Integrasikan Proses Penyusunan RK-K/L di Bawah Satu Dirjen

Chandra Harimurti
Agus Martowardojo (Jaringnews/Dwi Sulistyo)
Agus Martowardojo (Jaringnews/Dwi Sulistyo)

Kemenkeu berharap pelaksanaan anggaran bisa dimulai tepat waktu.

JAKARTA, Jaringnews.com - Kementerian Keuangan melakukan terobosan dalam menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Kemenkeu mengintegrasikan proses penyusunan rencana kerja kementerian dan lembaga dalam satu unit koordinasi di bawah Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu.

Menkeu Agus Martowardojo mengklaim langkah ini bisa menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga (RK-K/L) dengan lebih mudah. Biasanya proses ini melibatkan dua dirjen, yakni Dirjen Anggaran dan Dirjen Pembendaharaan.

"Melalui penyatuan ini diharapakan waktu penyelesaian Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga lebih cepat, biaya lebih efisien dan data anggaran lebih valid," kata Agus di Istana Negara Jakarta, Senin (10/12).

DIPA ini merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dan disahkan oleh Menkeu. Pengguna anggaran ini adalah kementerian dan lembaga. Kemenkeu berharap pelaksanaan anggaran bisa dimulai tepat waktu.

Agus menjabarkan secara keseluruhan realisasi belanja pusat tahun 2012 sampai 30 November 2012 sebesar Rp 778 triliun atau 72,8 persen dari pagu anggaran Rp 1.069 trilun. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja barang Rp 100,6 triliun atau 62 persen dari pagu dan belanja modal Rp 90,8 triliun atau 51,6 persen dari pagu.

Sementara itu, anggara transfer daerah realisasinya Rp 430 triliun atau 89,9 persen dari pagu Rp 478 triliun. Realisasi penerimaan negara telah mencapai Rp 1.101 triliun atau 81,12 persen dari target Rp 1.358 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 858 triliun atau 84 persen. Penerimaan bukan pajak Rp 240 triliun atau 70,4 persen dan penerima dari hibah Rp 2,9 triliun.

Maka itu, agar pengelolaan DIPA tepat waktu, maka Kemenkeu menyebutkan tiga langkah yang perlu dilakukan kementerian dan lembaga. Diantaranya meningkatkan kapasitas para pengelola satuan keuangan satuan kerja. Difokuskan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam menyusun rencana penarikan dana dan perencanaan pengadaan.

"Kedua, menyempurnakan regulasi. Yang saat ini peraturan presiden mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, melalui Perpres No.70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No.54 tahun 2010 tentang barang dan jasa pemerintah," paparnya.

Terakhir, meningkatkan peranan semua pihak. Peran pemimpin, pimpinan Kementerian dan Lembaga, provinsi dan peranan aparat pengawasan Kementerian dan Lembaga. Selain itu, pengawasan internal dan pengendalian mutu setiap Kementerian dan Lembaga perlu dioptimalkan, khususnya monitoring.

"Kendala menjadi penyebab lambatnya penyerapan anggaran agar diindentifikasi dan dirumuskan solusinya. Aparat internal diharapkan dapat membina satuan kerja di Kementerian dan Lembaga masing-masing. Sehingga penggunaan anggaran lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan," kata dia.

(Chm / Nky)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini
  
  • Terpopuler
  • Terkomentari