09:21 WIB
Kamis, 2 Oktober 2014
Jumat, 22 Juni 2012 23:38 WIB

Pengrajin Industri Kecil Bali Keluhkan Rantai Pasar Ekspor

Nikky Sirait
Ilustrasi
Ilustrasi

Produk kerajinan APIK yang diekspor masih harus melewati dua hingga tiga tangan perantara.

SEMARANG, Jaringnews.com - Mengembangkan usaha di Pulau Bali tak serta merta memberikan kemudahan. Setidaknya hal itu dialami Asosiasi Pengrajin Industri Kecil (APIK) di Singaraja, Kabupaten Buleleng. Asosiasi dengan 300 anggota--terdiri dari 200 pengrajin dan 100 petani hutan--dan berdiri sejak 2006 ini belum optimal menikmati jerih payah usaha akibat mata rantai pasar yang cukup panjang.

Selama ini, produk-produk kerajinan dan mebel APIK sudah berhasil menembus pasar ekspor, terutama ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Masalahnya, APIK belum bisa melakukan ekspor sendiri. Untuk bisa melakukan ekspor APIK masih harus bergantung pada pedagang dan eksportir.

“Ini mengakibatkan harga ekspor menjadi lebih mahal sehinga memperlemah daya tawar komoditas kerajinan dan mebel produksi APIK dalam menghadapi persaingan. Dampak lainnya, kesempatan untuk menggenjot produk pun menjadi terkendala,” kata Gusti Putu Armada, Ketua APIK pada Kongres Asosiasi Wirausaha Kehutanan Masyarakat Indonesia (AWKMI) di Gedung Perhutani Wilayah I, Semarang, belum lama ini.

Armada mengatakan, produk kerajinan APIK yang diekspor masih harus melewati dua hingga tiga tangan perantara. Belakangan memang sudah ada pembeli dari luar negeri yang datang langsung ke Buleleng. Ini sedikit membantu APIK membuka pasar baru. Tapi jumlahnya pembali langsung dari luar negeri ini belum seberapa.

Produk APIK pun belum meluas keluar ke pasar nasional, dan masih berkutat di  Bali saja. Jika produk kerajinan APIK bisa mendapatkan bantuan untuk memperluas jaringan pemasarannya  ke pasar nasional dan dunia, itu akan menjadi pendorong yang sangat positif.

"Bantuan itu akan membuka lapangan kerja baru, selain juga akan mendongkrak omset. Salah satu kelompok mencatat bahwa pendapatan dalam dapat mencapai Rp 75 juta per bulan dengan 22 orang pekerja dan jumlah produksi 400 – 500 pieces," ungkap dia.

Langkah lain APIK untuk memantapkan ekspornya adalah melalui sertifikasi atas produk-produknya, terutama yang berbahan dasar kayu. Untuk sertifikasi ini, APIK memilih Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang sesuai dengan peraturan Kementerian Kehutanan, yang merupakan syarat wajib bagi para pelaku industri dan eksportir mebel serta kerajinan berbahan dasar kayu. "

SVLK sesuai dengan maraknya gerakan di kalangan masyarakat negara-negara tujuan ekspor yang menuntut legalitas kayu bahan dasar kerajinan dan mebel yang masuk ke sana. Ini bertujuan untuk mengerem laju pembalakan hutan," papar Armada.

"Untuk menuju SVLK, APIK selama ini mendapat pendampingan dari lembaga donor dari Inggris, Multistakeholder Forestry Programme (MFP). Dari 100 petani anggota asosiasi, 80 diantaranya telah sepakat ikut untuk mendapatkan sertifikat SVLK," pungkas dia.

(Nky / Deb)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini
  
  • Terpopuler
  • Terkomentari