07:16 WIB
Minggu, 31 Agustus 2014
Senin, 30 Juli 2012 07:07 WIB

Ini Solusi Lengkap Pemerintah Atasi Kisruh Kedelai

JaringNews
Pengolahan kedelai (Antara/Jaringnews)
Pengolahan kedelai (Antara/Jaringnews)

Pemerintah akan mengambil langkah untuk menyelidiki permainan di balik kenaikan harga belakangan ini.

JAKARTA, Jaringnews.com - Pemerintah kini diketahui tengah merumuskan solusi menyeluruh mengatasi kisruh kedelai yang terjadi dewasa ini. Dikatakan menyeluruh, karena rumusan kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya mengatasi gejolak harga yang diakibatkan ketergantungan pada impor, melainkan juga turut melindungi kepentingan petani kedelai dalam negeri.

“Akan ada pengaturan ulang tata niaga kedelai. Beberapa ketentuan lama akan diubah,” kata sebuah sumber yang dekat dengan pengambilan keputusan di jajaran Pemerintah kepada Jaringnews.com.

Rapat jajaran Menteri Koordinator Perekonomian dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan beberapa hari lalu telah mengambil keputusan untuk membebaskan bea masuk impor kedelai hingga akhir tahun. “Dengan penurunan ini diharapkan harga kedelai akan turut turun,” tutur sumber tersebut.

Ini tentu hanya salah satu solusi jangka pendek. Dan perlu dicatat, keuntungan terbesar dari kebijakan ini justru dinikmati para perusahaan importir yang dituding menjadi kartel kedelai. Mereka menikmati keuntungan dua kali lipat. Selain menikmati potongan bea masuk, mereka juga menikmati tambahan keuntungan dari harga yang sudah terlanjur naik.

Itu sebabnya, bersamaan dengan penurunan bea impor tersebut, pemerintah akan mengambil langkah untuk menyelidiki permainan di balik kenaikan harga belakangan ini. Pemerintah dikabarkan tengah serius mencari cara untuk membawa para pelaku kartel ini ke ranah hukum. Sejumlah anggota DPR telah mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut digandeng untuk membongkar dugaan adanya tindak pidana korupsi pada pemberian izin impor. Pada saat yang sama, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga diminta untuk lebih proaktif.

Solusi lain yang kini dijajaki pemerintah adalah merevitalisasi peranan Bulog sebagai untuk mengelola stok kedelai agar tidak ada permainan harga dari para kartel kedelai. Menurut Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, diharapkan dalam waktu dekat hal ini segera terealisasi. "Ini tidak bisa saya katakan final, tapi Presiden sudah menginginkan," kata dia, di Desa Pager Ngumbuk, Sidoarjo, Sabtu (28/7).

Dengan dikelolanya kedelai oleh Bulog, diharapkan akan ada kepastian harga yang membuat harga di pasaran tidak fluktuatif. Permainan spekulan akan bisa dikurangi karena peranan tunggal Bulog nantinya. "Sekarang ini kedelai jadi  barang bebas dan siapapun boleh mengimpor. Tetapi karena memang impor perlu modal segala macam akhirnya memang ada yang kecil-kecil juga tapi yang besar-besar importir itu ada 4-5 pemain besar," jawab Rusmawan.

Di sisi lain ada juga penjajakan untuk menunjuk salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai importir kedelai. Ini dimaksudkan menjadi instrumen pemerintah untuk memotong dominasi importir yang selama ini dituding telah menjadi kartel dibalik kisruh kedelai dewasa ini.

Pemerintah juga kini mempertimbangkan menetapkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pada kedelai. Patokan harga yang ditetapkan itu bukan saja dalam rangka menstabilkan harga di tingkat konsumen, melainkan juga melindungi harga jual petani kedelai dalam negeri.

Sedangkan sebagai solusi jangka menengah, pemerintah akan mengupayakan menggenjot produksi kedelai, termasuk memperluas areal penanaman kedelai dengan memanfaatkan tanah terlantar.

Pengamat ekonomi, Dradjad H. Wibowo berpendapat, kebijakan ini tidak akan dapat terealisasi dengan seketika. “Paling cepat Bulog baru bisa jalan 3-4 bulan ke depan. BUMN untuk mengimpor kan juga perlu proses, mulai dari cari penjual hingga menyiapkan pembiayaan,” tutur Dradjad.

Tetapi Dradjad memang sependapat bahwa kartel yang diduga bermain di sejumlah komoditas pangan ini harus diberantas. “Kan aneh, masalah gula dan daging belum selesai, sekarang kedelai. Jadi para importir besar produk pangan itu seperti bergantian menikmati lonjakan harga yang melebihi kenaikan harga di negara asal, sementara pemerintah seperti tidak berdaya,” kata Dradjad, yang dihubungi pada Minggu (29/7).

Dradjad mengusulkan agar pemerintah serius untuk menggenjot produksi melalui peningkatan produktivitas. “Paling tidak impor akan mengecil. Kalau swasembada tahun 2014, mimpilah itu, kecuali statistiknya dipalsukan lagi,” candanya.

(Ben / Nky)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini
  
  • Terpopuler
  • Terkomentari