17:34 WIB
Jumat, 18 April 2014
Jumat, 11 November 2011 08:40 WIB

Pasar Jasa Konstruksi Domestik Dikuasai Asing

Eben Ezer Siadari
Jasa konstruksi (Foto: Ist)
Jasa konstruksi (Foto: Ist)

JAKARTA, Jaringnews.com - Pasar jasa konstruksi domestik, terutama di sektor energi (migas dan listrik) mengalami distorsi yang memprihatinkan. Hanya 40% dari pangsa pasar yang dikuasai oleh pelaku jasa konstruksi nasional. Padahal jumlah pelaku jasa ini mencapai 99% dari keseluruhan pelaku. Sebaliknya, pelaku jasa konstruksi asing menguasai 60% pangsa pasar, yang notabene jumlah pelakunya hanya 1% dari total pelaku.

Banyaknya masalah yang dihadapi oleh pelaku jasa konstruksi domestik diakui oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi Nasional (TPJKN) di Jakarta, Kamis (10/11).

Menurut dia, sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur, jasa konstruksi masih menyimpan berbagai permasalahan terutama terkait pembinaannya. Permasalahan tersebut salah satunya adalah dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang minim, yang mayoritas masih di bawah Rp 300 juta. Kurangnya dukungan DPRD, di mana masih banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang belum paham mengenai pentingnya pembinaan jasa konstruksi, menjadi salah satu penyebab.

“Karena itu, kita perlu aliansi dengan DPR dan DPRD untuk pendukung sektor jasa konstruksi,” ungkap Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak pada Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi Nasional (TPJKN), Kamis (10/11) di Jakarta, sebagaimana dilaporkan situs resmi Kementerian PU. Menurutnya, dengan adanya aliansi tersebut, DPR dan DPRD akan memiliki satu visi bahwa jasa konstruksi juga memerlukan dukungan dari berbagai sisi, termasuk belanja modal.

Permasalahan di sektor konstruksi lainnya antara lain baru 2 provinsi yang memiliki peraturan daerah (perda) jasa konstruksi, yaitu Sulawesi dan Jawa Barat. Dengan demikian, berarti lingkup pengaturan belum ideal atau komprehensif. Kemudian, 45% dari seluruh kabupaten/kota belum terdata membentuk TPJK Daerah, 37% dari seluruh kabupaten/kota belum memiliki perda/perbup tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), dan berbagai permasalahan lainnya.

Tentunya permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan  pemecahan yang komprehensif. Di sinilah peran para pembina jasa konstruksi di tingkat nasional sangat ditunggu. Menurut Kepala Badan Pembinaan (BP) Konstruksi Bambang Goeritno, sudah saatnya Tim Pembina Jasa Konstruksi Nasional memaksimalkan peran dan fungsinya untuk melaksanakan agenda-agenda jangka menengah seperti  penyusunan Strategi Nasional Pembinaan Konstruksi, harmonisasi produk pengaturan terkait pembinaan jasa konstruksi, maupun usulan program terkait dukungan pangsa pasar domestik oleh pengusaha konstruksi nasional.

(Ben / Deb)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini
  
  • Terpopuler
  • Terkomentari