11:14 WIB
Sabtu, 25 Oktober 2014
Jumat, 9 Desember 2011 19:37 WIB

Soal Redenominasi, Trauma Zaman Orla Masih Menghantui

JaringNews

Memang kebijakan sanering dan redenominasi itu tidak sama. Tetapi secara psikologis ada persamaannya.

JAKARTA, Jaringnews.com - Pengalaman pahit pada tahun 1959 dan tahun 1965 ketika Pemerintah memotong nilai rupiah dan menghasilkan kekacauan politik dan ekonomi, masih menghantui persepsi sebagian publik dalam menghadapi kebijakan redenominasi rupiah, bila kelak dijalankan.

Walau secara rasional dapat dijelaskan bahwa kebijakan redenominasi hanya penyederhanaan perhitungan dan bukan pemotongan nilai, pengalaman traumatis di zaman Orde Lama tersebut harus mendalam dipertimbangkan.

Hal itu dikatakan Sawidji Widoatmodjo, ekonom dan peneliti pendiri Jakarta Stock Exchange Data Services kepada Jaringnews di Jakarta, Jumat (9/12).

“Memang kebijakan sanering dan redenominasi itu tidak sama. Tetapi secara psikologis ada persamaannya. Dan Indonesia pernah mempunyai pengalaman pahit dalam hal ini. Bukan hanya sekali, tetapi dua kali. Hal ini tidak boleh diabaikan,” kata Sawidji.

Sawidji agak terkejut mengetahui bahwa BI dan Kementerian Keuangan menggulirkan kembali rencana redenominasi ini, karena dua tahun lalu, ia sempat mendengar kebijakan ini urung dilaksanakan. “Saya bahkan pernah diminta untuk menulis buku sosialisasi tentang hal ini tetapi tidak berlanjut karena saya kira rencana redenominasi itu tidak jadi dilaksanakan,” tutur Sawidji, yang telah menulis puluhan buku ekonomi dan manajemen.

Menurut Sawidji, memang bagi yang cukup well informed, perbedaan sanering (pemotongan nilai uang) dan redenominasi dengan mudah dapat diterima. Tetapi di lain pihak, hal ini tidak dapat dijelaskan serta-merta kepada masyarakat kalangan bawah, apalagi yang di perdesaan.

Ini dapat berakibat fatal. “Perbedaan mendapatkan informasi ini yang bisa berbahaya, karena akan selalu ada aksi profit taking dari yang punya informasi cukup terhadap yang tidak,” tutur dia.

Pengalaman pahit Indonesia ketika melaksanakan sanering tahun 1959 dimulai ketika Menteri Muda Penerangan Maladi ketika itu, memutuskan menurunkan jumlah uang beredar dengan memotong nilai dua uang kertas Rp500-an dan Rp1000, menjadi tinggal 10%-nya.

Karena kebijakan itu baru berlaku efektif keesokan harinya, pada hari ketika diumumkan masyarakat serta-merta antri membelanjakan pecahan Rp500 dan Rp1000 untuk membeli apa saja. Sebagian masyarakat yang belum tahu kebijakan itu, menjadi korban. Mereka dengan senang hati menjual barangnya dengan nilai penuh pecahan Rp500 dan Rp1000. Pada keesokan hari, baru mereka tahu uang yang di tangannya itu nilainya tinggal sepersepuluhnya.

Ketika itu toko sembako, toko emas bahkan peternak pun diserbu untuk membelanjakan uang yang nilainya akan segera turun keesokan harinya itu.

Apakah dengan demikian Sawidji tidak setuju dengan rencana BI dan Pemerintah melakukan redenominasi rupiah?

Justru sebaliknya. Sawidji melihat, banyak manfaat positif redenominasi bila prosesnya berjalan mulus. Selain membuat perhitungan transaksi lebih sederhana, redenominasi juga meningkatkan wibawa rupiah. Itu dapat dicapai dengan syarat Pemerintah dapat menekan inflasi tetap rendah dalam jangka panjang.

Menurut dia, Indonesia mengalami tingkat inflasi di bawah dua digit baru beberapa tahun terakhir saja. Padahal, jika inflasi rata-rata 10% saja setiap tahun, berarti dalam 10 tahun nominal rupiah yang diredenominasi itu sudah kembali lagi seperti sebelum redenominasi. “Itu akan membutuhkan redenominasi lagi. Ini yang kemudian berbahaya, karena dapat memicu inflasi tinggi,” kata Sawidji.

(Ben / Deb)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini
  
  • Terpopuler
  • Terkomentari