11:27 WIB
Kamis, 24 April 2014
Senin, 18 Februari 2013 19:07 WIB

LPS: Batas Penjaminan Polis Asuransi Tidak Harus Rp2 Miliar

Eben Ezer Siadari
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Heru Budiargo (Jaringnews/Eben Ezer Siadari)
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Heru Budiargo (Jaringnews/Eben Ezer Siadari)

Batas nilai nominal yang dijamin itu sebaiknya ditetapkan melalui Undang-undang sehingga mempunyai dasar yang kuat.

JAKARTA, Jaringnews.com - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Heru Budiargo, menilai  skema penjaminan asuransi sebaiknya berbeda dengan perbankan. Soalnya produk kedua asuransi itu berbeda demikian pula dengan risikonya.

Itu sebabnya ia menepis anggapan bahwa batas nilai nominal  polis asuransi yang dijamin Pemerintah  harus sama dengan batas nominal yang dijamin Pemerintah di sektor perbankan yang sebesar Rp2 miliar.

"Mestinya besarnya berbeda. Tapi belum ada angka yang bisa disebutkan. Sebab untuk menentukan berapa batas yang dijamin, kita harus akses dulu risiko perasuransian kita seperti apa," kata Heru, saat ditemui seusai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, hari ini (18/2).

Dalam RUU Perasuransian yang diinisiasi oleh Pemerintah dan kini dibahas oleh DPR, memang disebutkan bahwa polis asuransi mendapat skema penjaminan dari Pemerintah melalui Lembaga Penjaminan Pemgang Polis.

Menurut Heru, belum dipastikan apakah lembaga yang dimaksud adalah LPS atau akan dibentuk sebuah lembaga penjaminan baru lagi.

Yang jelas, ia menambahkan, batas nilai nominal yang dijamin itu sebaiknya ditetapkan melalui Undang-undang sehingga mempunyai dasar yang kuat.

"Payung hukumnya harus Undang-undang karena menyangkut kewenangan LPS dan kewajiban publik. Ini menyangkut uang rakyat. Soalnya kalau ada apa-apa negara harus turut menalangi dana kalau kurang. Di sini akuntabiitas dan kewenangan kita rawan dipersoalkan," kata Heru.
 

(Ben / Deb)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini